Perpustakaan saat ini tidak lagi sekadar menjadi tempat penyimpanan dan peminjaman buku, tetapi telah berkembang menjadi ruang belajar, berbagi, berkreasi, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), perpustakaan didorong untuk hadir lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat serta memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam upaya memperkuat keberlanjutan program tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Pertemuan Pembelajaran Sebaya (Peer Learning Meeting/PLM) Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 di Hotel Santika Surabaya, 8 September 2026. Maksud pelaksanaan kegiatan ini menjadi ruang berbagi pengalaman, pembelajaran, dan praktik baik antar-pengelola perpustakaan dalam memperkuat keberlanjutan program TPBIS di Jawa Timur. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas pengelola perpustakaan sekaligus membangun jejaring kolaborasi antarpemangku kepentingan.
Dalam sambutannya, Sekertaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Muhamad Arif Widodo, S.T., M.Se., menyampaikan bahwa Pertemuan Pembelajaran Sebaya menjadi momentum penting untuk memperkuat keberlanjutan TPBIS melalui berbagi praktik baik, peningkatan kapasitas, inovasi, dan kolaborasi. Hingga tahun 2026, implementasi TPBIS di Jawa Timur telah menjangkau 451 perpustakaan desa/kelurahan. Capaian tersebut didukung oleh berbagai kegiatan pelibatan masyarakat dan pengembangan layanan perpustakaan yang merupakan hasil sinergi pemerintah, perpustakaan, komunitas, dunia usaha, dan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut juga diberikan penghargaan kepada perpustakaan dengan capaian KPI tinggi, yaitu Disperpusip Kabupaten Probolinggo dengan nilai 100, Disperpusip Kabupaten Ngawi dengan nilai 80,5, Disperpusip Kabupaten Tuban dengan nilai 78, serta Perpustakaan Desa Alas Tengah Kabupaten Probolinggo dengan nilai 97,5.
Keberlanjutan TPBIS dan Peran Perpustakaan Desa
Materi Kebijakan Keberlanjutan Program TPBIS yang disampaikan Perwitasari R., S.Hum., M.M. dari Perpustakaan Nasional RI menekankan bahwa TPBIS perlu menjadi bagian dari sistem pembangunan daerah agar manfaat perpustakaan terus dirasakan masyarakat. Keberlanjutan program didukung lima pilar, yaitu kebijakan, kelembagaan, pembiayaan, kemitraan, dan dampak, melalui penguatan kolaborasi, SDM, data, serta teknologi. Perpustakaan juga didorong untuk bertransformasi menjadi ruang masyarakat untuk membaca, berpikir, belajar, berkreasi, berbagi pengalaman, dan mengembangkan keterampilan. Dengan demikian, keberhasilan perpustakaan tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dari perubahan dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
Sementara itu, Prof. Dr. Dessy Harisanty, S.Sos., M.A. melalui materi “Perpustakaan Desa Naik Kelas” menekankan Program perpustakaan harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat atau bersifat user centric. Replikasi perpustakaan juga bukan sekadar meniru program yang telah berhasil, melainkan melakukan adaptasi sesuai potensi dan karakteristik masyarakat setempat. Lima langkah implementasi TPBIS yang disampaikan meliputi pemetaan kebutuhan masyarakat, penguatan kompetensi pengelola, penyusunan program berbasis potensi lokal, kolaborasi dengan berbagai pihak, serta evaluasi dampak program. Di era digital, pengelola perpustakaan juga diharapkan tidak hanya berperan sebagai pengelola koleksi, tetapi berkembang menjadi fasilitator pembelajaran yang menguasai literasi digital dan informasi, mampu memanfaatkan media sosial serta teknologi AI secara bijak, dan aktif membangun jejaring
Praktik Baik Kabupaten Probolinggo
Pembelajaran semakin diperkaya melalui sesi sharing capaian dan praktik baik Kabupaten Probolinggo yang disampaikan oleh Hesthiyono S. Adhi. Dalam paparannya, transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan informasi, kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat, advokasi, dan pembangunan kemitraan. Tiga strategi utama yang dibagikan meliputi peningkatan layanan informasi melalui koleksi bahan pustaka, komputer dan internet; fasilitasi kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat; serta advokasi dan pembangunan kemitraan untuk keberlanjutan transformasi perpustakaan.
Praktik baik tersebut menunjukkan pentingnya pelibatan masyarakat, publikasi dampak kegiatan, optimalisasi jejaring, serta dukungan Bunda Literasi dalam memperluas replikasi perpustakaan hingga tingkat desa.
Dari Perpustakaan Desa Menjadi Pusat Pemberdayaan
Salah satu sesi yang menarik perhatian peserta adalah pemaparan dampak program TPBIS di Perpustakaan Desa Alas Tengah yang disampaikan oleh Ibu Jumati. Sebelum mengikuti TPBIS, perpustakaan desa tersebut lebih banyak berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku. Kunjungan masih terbatas, minat baca masyarakat belum optimal, kegiatan pemberdayaan berbasis perpustakaan belum berkembang, dan kolaborasi antarlembaga di desa masih terbatas.
Setelah dilakukan transformasi, perpustakaan berkembang menjadi pusat kegiatan dan pemberdayaan masyarakat. Jam layanan yang sebelumnya hanya tiga hari meningkat menjadi setiap Senin–Jumat. Berbagai kegiatan seperti pojok cerita dan jam baca anak, pelatihan berbasis potensi desa, perpustakaan keliling dusun, Macah Buku Gratis (MBG), kelas literasi digital, serta kolaborasi dengan PKK dan kader desa turut dikembangkan.
Dampaknya tidak hanya terlihat pada peningkatan aktivitas literasi, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi. Kolaborasi antara PKK, Karang Taruna, sekolah, dan tokoh masyarakat semakin kuat. Perpustakaan juga turut mendukung munculnya UMKM baru dan peningkatan pendapatan keluarga melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Kolaborasi Menjadi Kunci Keberlanjutan
Diskusi yang berlangsung interaktif juga membahas berbagai tantangan pengelolaan perpustakaan desa, mulai dari keterbatasan SDM, kebutuhan kolaborasi dengan OPD, pemanfaatan teknologi AI, hingga strategi membangun kemitraan dengan BUMN, BUMD, komunitas, dan pemerintah desa. Dalam diskusi ditegaskan bahwa perpustakaan tidak dapat berjalan sendiri. Kolaborasi dengan perangkat daerah diperlukan agar pengelola perpustakaan memperoleh dukungan tenaga ahli sesuai bidangnya, misalnya penyuluh pertanian untuk mendukung program perpustakaan yang berkaitan dengan kebutuhan petani.
Pertemuan ini sekaligus memperkuat pesan bahwa keberhasilan TPBIS tidak berhenti pada banyaknya kegiatan yang dilaksanakan. Yang lebih penting adalah kemampuan perpustakaan menunjukkan perubahan nyata dalam pengetahuan, keterampilan, perilaku, peluang ekonomi, partisipasi masyarakat, serta terbentuknya jejaring dan komunitas belajar. Melalui Pertemuan Pembelajaran Sebaya ini, Disperpusip Jawa Timur terus mendorong agar pengalaman dan praktik baik dari satu daerah dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lainnya. Semangat berbagi, beradaptasi, berkolaborasi, dan membuktikan dampak diharapkan menjadi kekuatan dalam menjaga keberlanjutan TPBIS di Jawa Timur. (Red/DK)
