Informasi Dikecualikan

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Dibuka	Ditutup	Jangka Waktu
1	Login administrator website,media sosial,Username dan password akun sistem informasi/aplikasi	1. UU No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara	Apabila informasi dibuka maka rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan pemerintahan dan negara	Apabila informasi ditutup maka akan menjaga keamanan pemerintahan dan negara serta sesuai dengan peraturan perundangan berlaku	20 Tahun
2	Setting konfigurasi jaringan internet	2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 17 huruf c
3	Peta lokasi penyimpanan arsip	3. UU 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 huruf c
4	Kode akses sistem informasi/aplikasi	4. UU No. 1 Tahun 2024 (UU No. 19 Tahun 2016, UU 11 Tahun 2008) tentang ITE
5	Informasi yang terkait dengan sistem keamanan teknologi informasi
6	Informasi yang mengungkapkan sistem informasi meliputi :
	a. Topologi dan Konfirgurasi Jaringan dan server
	b.user acces dan password sistem pemerintahan berbasis Elektronik
7	Biodata pegawai yang terdiri dari NIK, NIP, nomor telepon, alamat, data riwayat keluarga pegawai, NPWP, nomor BPJS, gaji pegawai	UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 30)	Pengecualian ini berlaku untuk informasi yang secara spesifik berkaitan dengan hak-hak pribadi atau rahasia jabatan. Namun, informasi yang bersifat publik, seperti nama dan jabatan pegawai, umumnya dapat diakses oleh publik.	Biodata pegawai, yang meliputi informasi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan data pribadi lainnya, dapat menjadi informasi yang dikecualikan karena menyangkut hak-hak pribadi dan privasi pegawai.	20 Tahun
8	Arsip SK pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural (data pribadi)		Data yang bersifat umum seperti nama dan jabatan serta NIP bisa dibuka untuk umum	Informasi dalam SK pegawai, seperti data diri, jabatan, dan tugas, bersifat pribadi.
9	Data kesehatan, keluarga, tabungan pegawai		Pelanggaran mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang dan petugas medis yang dirahasiakan.	Memberikan kepastian hukum kepada pasien, keluarga serta data pribadinya agar tidak disebarluaskan oleh pihak yang tidak bertanggujawab.
10	Biodata Pengunjung Perpustakaan dan Kearsipan yang terdiri dari NIK, NIP, nomor telepon, alamat		Terjadi penyalahgunaan aplikasi dan database	Untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan data pribadi masyarakat untuk modus penipuan
12	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang belum di audit	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan mengganggu persaingan usaha yang tidak sehat.	Apabila dokumen mengenai pengadaan barang dan jasa yang belum diaudit ditutup dapat melindungi persaingan usaha yang tidak sehat	1 tahun
12	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang belum di audit	2. UU 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 huruf b			1 tahun
13	Dokumen Arsip Aktif dan Inaktif	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab karena berisi data pribadi, kepegawaian, strategi dan kebijakan internal.	Apabila dokumen mengenai pengadaan barang dan jasa yang belum diaudit ditutup dapat melindungi persaingan usaha yang tidak sehat	Sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA)
		2. UU 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 huruf b
		3.Pergub Jatim No.122 tahun 2018 tentang sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis