Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dengan didukung oleh Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Penyusunan Raperda ini merupakan inisiasi dari Komisi E setelah melalui pembahasan yang dilakukan secara intensif kemudian hasilnya di sosialisasi dan di uji publikan pada segenap komponen masyarakat di Jawa Timur. kegiatan ini … Read More
Pendampingan Kunjungan KOMISI E DPRD Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Banyuwangi
Dalam rangka monitoring kegiatan KEARSIPAN, Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi. selaku lembaga teknis dan mitra komisi E, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur melakukan pendampingan terhadap kunjungan kerja tersebut, pada tanggal 17 – 18 Pebruari 2015. Rombongan Komisi E yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua dan segenap anggota Komisi E. dalam kunjungan … Read More
LOMBA FOTO JURNALISTIK 2015
memperingati HUT ke-70 Republik Indonesia BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR menyelenggarakan LOMBA FOTO JURNALISTIK “Potret 70 Tahun Jawa Timur Membangun” HADIAH : Juara I : Rp.10.000.000,00 Juara II : Rp. 7.500.000,00 Juara III : Rp. 5.000.000,00 3 Juara Harapan @ Rp. 2.500.000,00 OBYEK FOTO : 1. Moment / event sekitar peristiwa, fenomena atau kegiatan … Read More
Talk Show Minat Baca Tahun 2015 di Kota Mojokerto
Dalam rangka Pembudayaan Gemar Membaca serta Meningkatkan Minat Baca Masyarakat, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Pemerintah Kota Mojokerto melalui Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Mojokerto telah menyelenggarakan Talk Show Minat Baca tahun 2015 di Kota Mojokerto dengan tema ” Kota Mojokerto Membaca”. Acara dilaksanakan pada hari Selasa, 24 Februari 2015 bertempat di GOR dan Seni Majapahit … Read More
PENYULUHAN OTOMASI PERPUSTAKAAN ( INLIS LITE )
Dalam upaya mengembangkan kualitas layanan perpustakaan, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur melalui Sub Bidang Otomasi menyelenggarakan Penyuluhan Otomasi Perpustakaan dalam rangka peningkatan kualitas Petugas Layanan Perpustakaan Digital ( Inlis Lite ) di Jawa Timur
Promosi Pemanfaatan Layanan Kearsipan
Upaya akuisisi arsip yang dilakukan tidak akan bermanfaat tanpa dilakukan pendayagunaannya untuk kepentingan masyarakat. Agar pendayagunaan arsip dapat terwujud, maka perlu dilakukan publikasi dan promosi kepada masyarakat luas. Salah satunya dilakukan di lingkungan perguruan tinggi sebagai pengguna arsip yang potensial.
Rakor Evaluasi Program Perpustakaan dan Kearsipan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan khususnya dalam bidang Perpustakaan dan Kearsipan menjabarkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.Dengan lahirnya Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tersebut koordinasi antar lembaga pemerintahan tingkat provinsi dengan kabupaten/kota mutlak sangat dibutuhkan didalam melakukan pembangunan dalam bidang perpustakaan dan kearsipan di wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
KUNJUNGAN KELOMPOK BERMAIN AVIECENNA
KUNJUNGAN KELOMPOK BERMAIN AVICIENNA Rabu, 21 Januari 2015 Ruang layanan anank kedatangan tamu kecil yang ceria dan bersemangat dari Kelompok Bermain ( KB) Aviecenna, Jalan. Sukolilo IV/ 14 Surabaya
BIMBINGAN TEKNIS ARSIP MASUK DESA ANGKAT AN IV TAHUN 2014
Setiap kegiatan baik organisasi pemerintah maupun swasta bahkan perorangan selalu ada kaitannya dengan arsip. Arsip mempunyai peranan penting dalam proses penyajian informasi, diantaranya untuk membuat kebijakan dan keputusan. Oleh sebab itu untuk menyajikan informasi yang lengkap, cepat, tepat, dan benar harus ada system dan prosedur kerja yang baik serta ada unit kerja yang bertanggungjawab. Membangun citra positif terhadap kearsipan tidak semudah … Read More
RAKOR PENYUSUNAN PERATURAN KEARSIPAN
Terbitnya UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan yang kemudian diikuti keluarnya PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2012 tentang Kearsipan, membawa perubahan yang signifikan terhadap ketentuan pengelolaan kearsipan, pada lembaga pencipta arsip maupun di lembaga kearsipan. Oleh karena itu pedoman/peraturan kearsipan menjadi kebutuhan yang mutlak diperlukan sebagai acuan bagi pengelolaan arsip di lingkungan Pemerintah … Read More
