Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan khususnya dalam bidang Perpustakaan dan Kearsipan menjabarkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.Dengan lahirnya Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tersebut koordinasi antar lembaga pemerintahan tingkat provinsi dengan kabupaten/kota mutlak sangat dibutuhkan didalam melakukan pembangunan dalam bidang perpustakaan dan kearsipan di wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Perda No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
Perda No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
DPA TAHUN 2015
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2015 Urusan Pemerintahan : (126 ) Perpustakaan Organisasi : (0100) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Uraian Lokasi Kegiatan Sumber Dana Jumlah 124.15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 1.775.000.000 124.15.009 Menyusun/Menyempurnakan peraturan pedoman standar pelaksanaan kearsipan Jawa Timur APBD 600.000.000 …
KUESIONER PERPUSTAKAAN DESA TAHUN 2015
Download Kuesioner tahun 2015
KUNJUNGAN KELOMPOK BERMAIN AVIECENNA
KUNJUNGAN KELOMPOK BERMAIN AVICIENNA Rabu, 21 Januari 2015 Ruang layanan anank kedatangan tamu kecil yang ceria dan bersemangat dari Kelompok Bermain ( KB) Aviecenna, Jalan. Sukolilo IV/ 14 Surabaya
BIMBINGAN TEKNIS ARSIP MASUK DESA ANGKAT AN IV TAHUN 2014
Setiap kegiatan baik organisasi pemerintah maupun swasta bahkan perorangan selalu ada kaitannya dengan arsip. Arsip mempunyai peranan penting dalam proses penyajian informasi, diantaranya untuk membuat kebijakan dan keputusan. Oleh sebab itu untuk menyajikan informasi yang lengkap, cepat, tepat, dan benar harus ada system dan prosedur kerja yang baik serta ada unit kerja yang bertanggungjawab. Membangun citra positif terhadap kearsipan tidak semudah …
RAKOR PENYUSUNAN PERATURAN KEARSIPAN
Terbitnya UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan yang kemudian diikuti keluarnya PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2012 tentang Kearsipan, membawa perubahan yang signifikan terhadap ketentuan pengelolaan kearsipan, pada lembaga pencipta arsip maupun di lembaga kearsipan. Oleh karena itu pedoman/peraturan kearsipan menjadi kebutuhan yang mutlak diperlukan sebagai acuan bagi pengelolaan arsip di lingkungan Pemerintah …
WORKSHOP PENYUSUNAN NASKAH SUMBER ARSIP “LIMA TAHUN PEMERINTAHAN GUBERNUR JAWA TIMUR 2009-2014” DAN PENYERAHAN ARSIP STATIS
“Dalam Undang-Undang nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan Penyelenggaraan Kearsipan yaitu untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah, menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip serta menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Pada tanggal 5 Nopember 2014, bertempat di …