Surabaya, 23 Desember 2024. Kegiatan Pertemuan Pemangku Kepentingan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 merupakan bagian tahapan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Pertemuan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan mengatasi masalah, mengelola harapan, dan mengidentifikasi resiko potensial sejak dini. Pendekatan proaktif ini membantu mencegah konflik dan memastikan bahwa setiap orang bekerja menuju visi bersama.
Literasi mempunyai peranan penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat, dan perpustakaan mempunyai peranan penting meningkatkan literasi masyarakat. Perpustakaan sebagai pusat belajar yang menyediakan informasi dan fasilitas belajar masyarakat berperan penting untuk mendorong peningkatan literasi yang juga akan mendorong kreativitas dan mengurangi kemiskinan akses informasi sehingga kualitas hidupnya menjadi lebih baik.
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan dimana Perpustakaan ditetapkan sebagai urusan wajib non pelayanan dasar untuk menyediakan layanan perpustakaan yang sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta kebutuhan masyarakat.
Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ini harus menjangkau masyarakat di Pedesaan dalam rangka mendekatkan masyarakat terhadap akses informasi yang berkualitas dan mengurangi kesenjangan dengan penduduk perkotaan serta mengurangi angka urbanisasi.
Untuk membangun Pemerintahan yang sinergi, semua jajaran pimpinan harus menyingkirkan ego sektoral, menghormati peran perangkat daerah lain, dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Sinergi yang dijalin antara stakeholder menjadi kunci berjalannya dengan baik setiap program Pemerintah. Dengan komitmen kebersamaan menjadi kunci keberhasilan apa yang menjadi tujuan sebuah program untuk mendukung terwujudnya Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dibutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder mulai dari Pimpinan Daerah, Organisasi Pemerintahan Daerah terkait, sektor swasta, Lembaga Pendidikan, Media dan juga Organisasi Kemasyarakatan di suatu daerah. Melalui upaya advokasi dan juga promosi yang dilakukan oleh perpustakaan diharapkan mampu membangun dukungan dan juga sinergi stakeholder untuk keberlanjutan Transformasi Perpustakaan.
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur ibu DR. Dra. Sri Untari Bisawarno, Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Ir. Tiat S. Suwardi, M.Si., Bapak Plt Sekretaris, Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan, Pustakawan Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Konsultan Program TPBIS Perpustakaan Nasional RI pak Zahid serta diikuti 25 (dua puluh lima) orang peserta undangan.
Diharapkan dengan terbangunnya sinergi dan komitmen bersama antar Tim Sinergi dan Stakeholder dapat mewujudkan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang berkelanjutan sebagai bagian dari usaha bersama membangun Daerah dan masyarakat yang berdaya saing. (nad-binpus)
