JAWA TIMUR PADA MASA REVOLUSI KEMERDEKAAN INDONESIA TAHUN 1947 – 1949

PENDAHULUAN

Propinsi Jawa Timur meliputi bagian timur Pulau Jawa, Pulau Madura dan berbagai pulau kecillainnya. Wilayah ini terletak pada posisi 710 2′ -8048′ Lintang Selatan (LS) dan antara 1100 52′ -114042′ Bujur Timur (BT). Disebelah barat berbatasan dengan Wilayah Propinsi Jawa Tengah sebelah timur dengan selat Bali, sebelah utara dengan laut Jawa sebelah selatan dengan Samudera Indonesia

Jawa Timur merupakan satu dari delapan daerah propinsi tertua dalam sejarah berdirinya Republik Indonesia. Pembentukan propinsi tersebut berlangsung hanya dua hari setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, yaitu ketika pada tanggal 19 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Ingonesia (PPKI) memutuskan untuk membagi wilayah RI menjadi delapan propinsi yang masih dipimpin oleh seorang gubernur. Kedelapan propinsi tersebut adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumetera, Kalimantan, Sunda Kecil, Sulawesi dan Maluku. Dalam sejarah pertumbuhan Pemerintahan RI di Jawa Timur, Surabaya merupakan kota pertama kali mencatat riwayat sebagi pusat pemerintahan daerah yang dapat menjalankan perannya baik kedalam maupun keluar. Ketika Pemerintah Daerah RI di Surabaya sedang mengkonsolidasikan usaha-usaha pemerintahan kedalam, banyak persoalan dengan bala tentara Jepang yang harus diselesaikan dengan perundingan.

Secara resrni Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur baru dapat memulai kegiatannya setelah Gubernur R.M. T.A. Surjo tiba di Surabaya , pada tanggal 12 Oktober 1945. Seperti pemerintah propinsi-propinsi lainnya, Pemerintah Propinsi Jawa Timur juga tidak dapat berjalan lancar karena timbul pergerakan-pergerakan mempertahankan kemerdekaan, Kedatangan kembali pasukan Belanda dan pejabat-pejabat Netherlandsch Indies Civil Administration ( NICA) dengan membonceng kedatangan pasukan Sekutu membuat keadaan cepat panas dan genting karena Belanda berusaha merongrong dan menghancurkan Pemerintah RI yang baru lahir.

Kegembiraan menyambut proklamasi kemerdekaan dengan cepat berubah menjadi suasana persiapan perang, begitu pasukan Sekutu merapat di pantai Suabaya pada bulan September 1945. Pasukan sekutu yang diwakili Inggris, dengan peralatan lengkap, tank dan mortir dan didukung pula oleh pesawat-pesawat udara menyerang kota Surabaya . Pertempuran besar-besaran melanda kota Surabaya memaksa Gubemur Surjo, atas saran TKR untuk memindahkan kedudukan pemerintahan daerah ke Mojokerto. Situasi yang semakin gawat menyebabkan seminggu kemudian yaitu pada tanggal17 November 1945, kedudukan Pemerintahan Daerah Propinsi Jawa Timur dipindahkan lagi ke Kediri. Sementara pertempuran-pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan terus berlangsung, Pemerintahan Jawa Timur terus mengadakan pembenahan administrasi pemerintahan. N amun berhubung keadaan di wilayah Kediri semakin mencekam, kedudukan pemerintah daerah terpaksa dipindahkan lagi ke Kota Malang pada bulan F ebrnari 1947, Dikota ini putalah dari tanggal 25 Pebrnari sf d 6 Maret 1947 diselenggarakan Sidang Pleno ke V di gedung yang sekarang dikenal dengan gedung Sarinah.

Untuk memperlemah kedudukan Pemerintah Republik Indonesia yang pada masa itu sudah pindah ke Yogyakarta, Belanda dengan cepat mengadakan gerakan-gerakan militer Belanda, mengerahkan kekuatan militemya secara besar-besaran pada tanggal21 Juli 1947 puku124.00 yang dikenal denganAksi Militer I. Padahal ketika itu Belanda masih terikat dengan Perjanjian Linggajati dan perjanjian gencatan senjata yang berlaku sejak tanggal14 Oktober 1946. Namun sebelum Aksi Militer I Belanda mernang telah melanggar persetujuan gencatan senjata dengan menyerbu dan menduduki Krian, Sidoarjo, dan Mojokerto. Dalam aksi tersebut dengan cepat pasukan-pasukan Belanda berhasil menduduki kota-kota besar dan daerah-daerah RI yang penting. Didaerah-daerah yang sudah dikuasainya itu Belanda bergegas mempersiapkan pembentukan negara-negara seperti Negara Indonesia Timur. Aksi Belanda menyebabkan Kota Malang sudah tidak aman sehingga Pemerintah Propinsi Jawa Timur dipindahkan lagi ke kota Blitar.

Aksi Militer I berakhir setelah dicapai Persetujuan Renville pada tanggal 17 Januari 1948. Adapun isinya antara lain: [1. Segera dikeluarkan perintah penghentian tembak-menembak disepanjang “Garis Van Mook”. 2. Penghentian tembak-menembak segera diikuti dengan perjanjian peletakan senjata dan pembentukan daerah-daerah kosong militer ( demiliterized zones).]

Tetapi sebagai akibat dari persetujuan itu kekuasaan Pemerintah Propinsi Jawa Timur semakin sempit yaitu hanya meliputi Karesidenan Madiun, Kediri , Bojonegoro, serta sebagian Karesidenan Surabaya dan Malang . Pasukan-pasukan RI yang berada didaerah kekuasaan Belanda harus hijrah ke daerah RI. Didaerah-daerah yang dikuasainya, Belanda seperti telah direncanakannya segera membentuk negara-negara barn seperti “Negara Madura” pacta tanggal 20 Februari 1948 dan ” Negara Jawa Timur” tanggal 26 November 1948. Keberadaan negara-negara boneka ini juga mempakan pengepungan terhadap wilayah RI. Didaerah Jawa Timur, Aksi Militer II ( 19 Desember 1948 ), segera membawa pembahan pacta roda pemerintahan daerah, karena kota Blitar yang saat itu menjadi kedudukan pemerintah propinsi diserbu dan diduduki Belanda pacta tanggal 21 Desember 1948. Karena itu Gubemur Dr. Moerdjani dan staf terpaksa menyingkir dan bergerilya di lereng Gunung Wilis. Dari sana dia melanjutkan pemerintahan bersama-sama Gubemur Militer Sungkono. Tetapi lereng Gunung Wilis juga tak luput dari serbuan Belanda. Pada tangal 24 Pebruari 1949, kedudukan pemerintah diserang dan Belanda menangkap Gubemur Moerdjani dan Wakil Gubemur Dul Amowo serta beberapa pejabat pemerintah daerah lainnya. Untuk mengatasi keadaan Gubemur Militer Jawa Timur Kolonel Sungkono menugaskan Wakil Gubernur Jawa Timur Samadikun meneruskan perjuangan dari daerah Blitar Selatan (Lodoyo) bersama-sama Bupati Blitar, Darmadi.

Aksi Militer II Belanda berakhir dengan tercapainya Persetujuan Roem Royen tanggal 7 Mei 1949 yang isinya an tara lain mengembalikan Persiden dan Wakil Presiden RI ke Jogjakarta pada tangga16 Juli 1949. Segera sesudah keputusan KMB ditandatangani pacta tanggal 2 November 1949 di seluruh Indonesia , termasuk daerah Jawa Timur berlangsung peralihan Aksi Militer II Belanda berakhir dengan tercapainya Persetujuan Roem Royen tanggal 7 Mei 1949 yang isinya an tara lain mengembalikan Persiden dan Wakil Presiden RI ke Jogjakarta pada tangga16 Juli 1949. Segera sesudah keputusan KMB ditandatangani pacta tanggal 2 November 1949 di seluruh Indonesia, termasuk daerah Jawa Timur berlangsung peralihan kekuasaan dari tangan Belanda kepada RIS. Pada tanggal 15 November 1949 berlangsung pengembalian Madiun, lalu disusul dengan pengembalian Bojonegoro tiga hari berikutnya. Selanjutnya pasukan Belanda ditarik dari Kediri . Dengan berpindahnya kekuasaan dari tangan Pemerintah Belanda ke tangan Pemerintah RIS, mulailah terasa adanya perbedaan dalam soal kebebasan kebebasan rakyat. Keinginan rakyat untuk menyatakan pendapat mulai terwujud.

 

KONDISI SOSIAL EKONOMI JAWA TIMUR PADA TAHUN 1947 – 1949

 

  
  1. Turunan Surat Gubernur Jawa Timur R.M.T. Soerjo tentang Pedoman Gubernur Jawa Timur tanggal 26 – 1 – 1947  
   

Mulai tanggal 15 Desember 1948, usaha memusatkan bahan-bahan untuk Madura diatur dan diawasi oleh Propinsi Jawa Timur dan PMR. Pengumpulan dan pemusatan bahan-bahan diselenggarakan oleh Inspeksi Jawa Timur. Perseorangan atau organisasi dapat melakukan pengangkutan atau pengiriman bahan makanan ke Madura melalui PMR dan dianggap syah jika surat pedomannya diketuai PMR.

(Sumber : Koleksi Arsip Kementrian Dalam Negeri, No. lnventaris : 145)

  
         
  2. Pertinggal laporan dari Kementrian Pertahanan kevada Residen Madiun. tgl. 22 Mei – 10 Juni 1947  
   

Pembatasan pengeluaran dan pemasukan bahan makanan ke daerah Mojokerto mulai mengalami masalah karena turut campunya pemerintah sipil Belanda. Sehingga tindakan yang selama ini melarang pembawaan makanan ke Surabaya sia-sia belaka. Bangsa Tionghoa yang mendapat bantuan angkutan dari Belanda telah memonopoli perdagangan dan membawa basil bumi ke Surabaya untuk ditukar atau dijual dan membawa bahan dagangan ke Mojokerto dengan menjualnya berlipat ganda. Akibatnya harga beras di Mojokerto membubung tinggi. Pelarangan bepergian diberikan pacta penduduk sebelum mendapat ijin/stempel Komisaris Militer Belanda. Akibatnya penduduk semakin tertekan. Mojokerto pun menjadi sasaran penyelundupan candu yang dilakukan oleh bangsa Tionghoa. Candu tersebut berasal dari Surabaya dan diedarkan didaerah wilayah pedalaman. Praktek ini sudah terjadi sejak 28 Mei 1947.

( Sumber : Koleksi Arsip Kementrian Pertahanan, No. lnventaris: 1156)

  
         
  3. Tinjauan sepintas lalu keadaan di Bangil. Pasuruan. Probolinggo dalam hal ekonomi, 1 April 1947  
   

Keadaan ekonomi cukup baik dan standard hidup tidak begitu tinggi. Harga beras kurang lebih R.I.20-R.30 karena didaerah-daerah ini mulai panen. Daerah-daerah yang ditinggalkan karena mengungsi, ketika padi mulai tua (panen) mulai digarap sendiri oleh pemiliknya. Namun padi yang telah pallen tadi umumnya dibeli oleh tengkulak Indonesia , Tionghoa dan Arab dengan harga rendah. Untuk kemudian disimpan dall dikemudian hari dijual dengan harga tinggi. Harga barang mewah tetap membubung tinggi, namun menurun kembali setelah penandatangan Naskah Linggarjati. Di Pasuruan, kehidupan sosial, ekonomi akibat pertempuran, cukup menyedihkan. Dijalan-jalan banyak ditemui pengemis dan yang mengalami luka-luka atau orang-orang atau orang yang mengalami penyakit busung lapar (Hongeroedeem). Polisi dan pemerintah kota tampak kurang perhatian terhadap kondisi ini.

( Sumber : Koleksi Arsip Kementrian Pertahanan, No. Inventaris :1685 )

  
         
  4. Laporan Harian Kementrian Pertahanan V untuk Daerah Pendudukan Belanda. bulan November-Desember 1947  
   

Jember. Pada tanggal13 November 1947 setelah Jember jatuh ketangan Belanda terjadi perampasan bergudang-gudang beras, tambakau, kedelai, gula dan garam oleh Belanda. Tambakau banyak yang diangkut ke Surabya, penduduk banyak yang mengalami kesulitan hidup. Atas perintah Belanda angkutan kereta api harus berjalan. Para pegawai Djawatan Kereta api yang semula tidak mau bekerja sarna terpengaruh pegawai yang kooperatif, sehingga akhimya mereka mempertahankanjawatan dan inventarisnya. Namun golongan pemuda mendesak mereka untuk meletakkan jabatan. Akhimya berdasar putusan rapat tanggal 2 Oktober 1947 pimpinan DKA RI mengakui kesalahannya dan serentak melepaskan jabatannya.

Malang . Tanggal29 Desember 1947, kereta api Malang-Surabaya mulai beroperasi dengan tarif f. 3.500 dan perjalanan dari Malang-Bangil, kereta api orang Belanda. Dengan adanya perhubungan ini maka Malang dibanjiri orang-orang luar negeri. Di Malang juga telah dibuka lndemschee Mulo, R.K, MRS. Sekolah rakyat akan dibuka pula Christelijke Middlebare School . Desas-desus bahwa SMK dan SMTK mendapat subsidi dari Pemerintah Belanda merupakan isapan jempol bahkan guru-guru belum pemah menerima gajih penuh, uang sekolah yang tetap tidak ada, hanya berupa sokongan. Besuki. Pada tanggal 30 Desember 1947 terjadi pemogokan, pembumihangusan dan pengangkutan hasil perkebunan milik asing secara sistematis. Keadaan kacau akibat tekanan Belanda bertambah hebat. Pegawai dipaksa kerja dengan ancaman dan banyak kekurangan tenaga dan pemuda, seperti Bondowoso. Situbondo dan Banyuwangi. Disisi lain Nederlansche Handels Ny (N. V.) dibuka. Hasil perkebunan lebih dari 5 kwintal harus didaftarkan dan dijual pada kantor Voedingsmiddelenfonds. Banyuwangi. Merupakan daerah aman bagi Belanda. Tarif bepergian dari Banyuwangi ke Surabaya R.I00 (Seratus rupiah) dengan kapal terbang, dengan kapal R. 10 (sepuluh rupiah).

( Sumber : Koleksi Arsip Kementrian Pertahanan, No. lnventaris :1157)

  
         
  5. Laporan Harian Kementrian Pertahanan V tanggal 6 Januari 1948 Daerah Pendudukan Belanda  
   

Perdagangan penduduk berjalan dengan baik dan leluasa,. Bahan pakaian murah didapat dan penduduk tidak merasa haus akan pakaian. Probolinggo. Keadaan lalu lintas berjalan normal. Trem maupun kereta api sudah mulai berjalan. Namun jam malam masih tetap diberlakukan mulai pukul 05.00 sore. Di pabrik gula sedang terjadi pemogokan, pembakaran tebu dan pengerusakan gudang. Mojokerto. Non Cooperation terhadap Belanda sangat memuaskan, sehingga pimpinan pemerintahan dan jawatan bubar. Pegawai-pegawai terkemuka, kepala-kepala dan ahli teknik meninggalkan kota , yang ada hanya rakyat biasa. Belanda yang semula bersikap ramah guna memadamkan sikap 10 non-cooperatif: temyata tidak membawa basil. Oleh karena itu Belanda berubah sikap yang mengeluarkan sejumlah peraturan: yaitu jika keluar kota harus dengan surat jalan, pegawai tidak boleh meninggalkan pekerjaanya sebelum ada serah terima /overgave. Jika melanggar dipandang sebagi penyabotase dan dapat ditembak mati menurut staat van beleg, serta penjagaan perbatasan Mojokerto, Jombang diperketat. Malang . Akibat ancaman Belanda, banyak pegawai yang masuk pedalaman

( Sumber : Koleksi Arsip Kementrian Pertahanan, No. Inventaris: 1157 )

  
         
  6. Laporan Harian Kementrian Pertahanan tanggal 10 Januari 1948  
   

Daerah Pendudukan Belanda memegang groothandels, sedang orang Tionghoa dan Indonesia memegang kleinhandel. Semua toko dikuasai bangsa Tionghoa karena mendapat kredit dari Belanda. Bangsa Indonesia membeli dari pedagang Tionghoa untuk menjual kedesa-desa-desa sehingga para petani harus membeli dengan harga tinggi. Secara teoritis blokade ekonomi tetap dijalankan, tetapi prakteknya tidak dapat berjalan. Jember. Setelah ada pemogokan dari pegawai non-cooperation, kantor Kabupaten Jember pindah kedaerah pedalaman. Keuangan stasiun Jember disegel oleh Belanda dan tidak dapat dikeluarkan. Sejumlah 150.000 rupiah. Bantuan keuangan dijalankan oleh badan-badan perjuangan. Bondowoso. Ekonomi rakyat berjalan baik dan harga barang/bahan makanan rendah karena Bondowoso merupakan daerah surplus. Blokade ekoriomi berhasil diterapkan di Bondowoso terbukti kurs ORI naik yang tadinya 1 : 10 untuk uang NICA menjadi 1 : 3. Belanda yang semula dapat memetik basil bumi dari onderneming (perusahaan perkebunan) terhalang untuk pengangkutannya akibat sabotage dari tentara gerilya Indonesia .

( Sumber : Koleksi Arsip Kementrian Pertahanan, No. lnventaris : 1157 )

  
         
  7. Laporan harian Kementrian Pertahanan tanggal 17 Pebruari 1948 Daerah Pendudukan  
   

Surabaya . Escomte dibuka pada tanggal13 Pebruari 1948 dengan modal f. 3.000.000 (tigajuta gu Ideo). Kurs ORI bervariasi, perdagangan candu gelap mulai merambah dan bahan makanan mengalir kekota dari darat atau laut. Banyuwangi. Beras menjadi bahan makanan yang mewah. Sawah-sawah tidak terpelihara dan lahan pertanian yang dikerjakan hanya 29 %. Bahan-bahan makanan (13 Februari) diangkut ke pelabuhan terus dimuat ke perahu-perahu. Akibatnya pasar sepi dan tidak ada bahan makanan untuk penduduk. Dari pedalaman pun tidak ada bahan makanan yang masuk. ORI yang beredar hanya satuan 10 rupiah dan 5 rupiah. Untuk ORI satuan 100 rupaih bayak yang palsu. Nilai kurs 1:5 atau 1:6 dengan uang NICA .

( Sumber : Koleksi Arsip Kementrian Pertahanan, Inventaris: No. 1157 )

  
         
  8.
Laporan dari Departemen Van Economische Zaken en van Landbouw en visserij vertegenwoording Ooost Java tentang tinjauan Ekonomi Jawa Timur selama Mei 1949
  
   

Kemanan. Secara umum keadaan kemanan di Residensi Surabaya dan Besuki dalam keadaan baik. Keadaaan keamanan di residensi Malang kelihatan menjadi lebih buruk, oleh karena saat ini Kabupaten Pasuruan banyak mengalami teror-teror dan penembakan-penembakan. Kemudian pada kota-kota besar di Residensi ini, pemerintahan tidak berjalan normal, meski demikian kehidupan ekonomi di kota-kota besar masih belum terganggu. Perkecualian bagi kota Probolinggo, dimana penembakan-penembakan menjadi kejadian sehari-hari. Perusahaan-perusahaaan gula dan kehutanan juga mengalami kesulitan melaksanakan tugasnya keluar karena pegawai-pegawainya tidak merasa aman untuk melaksanakan perjalanan. Situasi bahan pangan. Berdasarkan laporan bulanan situasi bahan pangan semakin baik. Seperti halnya bulan lalu, bahan makanan pokok tidak dijalankan keluar, kecuali beras dan jagung. Harga pembelianjagung di Malang berkisar f.22,- dan f. 25 per 100 kg.

  
         
  9. Laporan dari Kementrian Pertahanan kepada Residen Madiun tang gal 22 Mei-10 Juni 1947  
   

Pembatasan pengeluaran dan pemusnahan bahan makanan ke daerah Mojokerto mulai mengalami masalah karena turut campurnya pemerintahan sipil Belanda sehingga tindakan yang selama ini melarang pembawaan makanan ke Surabaya sia-sia belaka Bangsa Tionghoa yang mendapat bantuan angkutan oleh Belanda telah memonopoli perdagangan ke Mojokerto dengan menjualnya berlipat ganda. Akibatnya harga beras di Mojokerto membumbung tinggi. Harga beras 1 kg hingga R.2 Kurs ORI dalam daerah Mojosari pun merosot, tiap R. 10 uang NICA sarna dengan R. 20 uang ORI. Pelarangan bepergian diberikan pacta penduduk, sebelum mendapat ijin stempel komisaris militer Belanda. Akibatnya penduduk semakin tertekan.

( Sumber: Koleksi Arsip Kementrian Pertahanan, No. lnventaris : 1156 )

  
         
  10 Laporan Wakil Recomba Malang (A.J. van Wilgenburg) tanggal15 Januari 1948  
   

Di Malang setiap hari sejumlah besar uang kertas Jepang dibakar, kurs ORI naik turun sekitar 8 sen.. Pembelian basil produksi basil produksi. Pembelian basil produksi oleh orang ljiin. Dengan ORI sebagai alat pembaoarannya menjadi berhenti. Didaerah pedalaman peredaran mata uang baru tidak mencukupi, terutama oleh krena taktik pembelian orang-orang lain dan pedagang lainnya yang menyebaokan kurs ORI turun. Pasuruan Di Pasuruan kurs ORI turun perlahan-lahan dari 8 menjadi 81/ 2 sell, penduduk masih memiliki jumlah uang ORI yang besar. Percepatan distribusi menekan permintaan pembelian mata uang baru. Probolinggo. Kurs ORI naik turun dibeberapa temp at antara 8 dan 9 sell, beberapa tempat bahkan mencapi 10 sell, seperti di Soekapura. Keagamaan. Konferensi ulama yang diadakan di Surabaya menunjukkan keinginan baik para wakil pimpinan agama. Konferensi ini meninjau masalah dari berbagai segi. Di temp at-temp at berbeda mulai masjid-masjid, langgar-langgar dan pesantren-pesantren diberikan minyak tanah gratis. Di Malang didirikan pusat perizinan bagi mereka yang ingin mendirikan rumah. Pada tanggal 1 Maret 1948 lembaga ini mulai aktifbekerja. Perizinan ini dikhususkan bagi rumah Indo-Eropa yang berasal dari luar Surabaya , rumah keagamaan dan sebagianya. Pendidikan Di Malang pada bulan Januari 1948 ini telah didirikan 36 sekolah rakyat dengan 5.119 murid, 3 ALS (RK) dengan 1.300 murid, 1 ALS(Chr) dengan 554 murid, 1 ALS (overh) dengan 117 murid, 1 sekolah rendah, RK dengan 400 murid, 1 RBS (RK) dengan 380 murid, I sekolah menengah oversh dengan 161 murid dan 1 MULO Chr dengan 144 murid. Dalam bulan Pebruari akan dibangun I overh.. MULO dan I sekolah Tiphografi (Typografen Schoo/). Sekolah-sekolahjuga didirikan di Pasuruan, Probolinggo dan Lumajang. Perusahaan Perkebunan Di Malang, perusahaan teh kina Wonoasih tidak bisa berjalan lancar karena kondisi yang tidak aman. Di Probolinggo perusahaan gula tetap berdiri dan beroperasi. Jumlah kantong gula yang dihasilkan dari bermacam-macam perusahaan digambarkan sbb : -Perusahaan Gula Gending 2.300 ton, -Perusahaan Gula Gemboel 300 ton, -Perusahaan Gula Wonoasih 500 ton.

Dipelabuhan Probolinggo masih menumpuk sejumlah ; 4.206 ton gula; 15,60 ton kina; 1,4 ton tembakau; 2,34 ton the; 3,72 ton karet dan 105 ton kopi arabica.

( Sumber : Algemeene Secretarie Templaar No. 1246 )

  
         
  11
Laporan dari Djawatan Karesidenan Madura tentan Kesimpulan dari kesan2 sampai kejadian di Madura Bangkalan dari beberapa kawan2 yang keluar dari Madura ke Daerah Republik. tanggal 12-2-1918
  
   

Madura. Jaminan kepada rakyat pada waktu itu berupa jagung, dimana setiap bulan ada 3 kg, sedangkan beras disediakan untuk pegawai, pensiunan dan onderstanan. Perdagangan dijalankan oleh orang-orang Tionghwa dengan melakukan perhubungan dengan Surabaya atas ijin Recomba. Pedagang Tionghwa tidak biasa menererima ORI oleh schab itu peredaran uang menjadi kacau. Koers uang antara uang Nica dan ORI adalah I : 10. Rakyat Madura (bangkalan) banyak menyimpan ORI untuk persiapan jika Republik berkuasa lagi. Bahan makanan sukar didapatkan. Di pasar harga beras R.I,- (Nica) per kg. Rakyat tidak mendapatkan pembagian garam.

(Sumber: Koleksi Arsip Kementrian Penerangan, No. Inventaris : 99)