Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo, biasa dikenal dengan nama Gubernur Soerjo, lahir di Magetan pada tanggal 9 Juli 1895. Soerjo merupakan anak kedua dari sepuluh bersaudara dari Raden Mas Wiryosumarto yang bertugas sebagai Ajun Jaksa di Magetan,dan Raden Ayu Kustiah.

Dr. MOERDJANI
1947 – 1949

 Berkas:Dr-Moerdjani.jpgDr. Moerdjani adalah tokoh PARINDRA (Partai Indonesia Raya) Jawa Timur. Dr. Moerdjani diangkat sebagai gubernur Jawa Timur menggantikan RMTA Soerja yang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung pada tahun 1947.

Masa pemerintahan Dr. Moerdjani situasi perjuangan terus bergejolak. Bahkan kota Blitar semakin rawan. Untuk menyelamatkan pemerintahan, Gubernur Dr. Moerdjani, mengirim surat kawat rahasia kepada Residen Madiun, R. Samadikun, pada tanggal 8 Agustus 1947 untuk menyediakan perumahan untuk kantor gubernur dan 88 pegawainya beserta keluarga yang keseluruhannya berjumlah 330 orang (Sumber: ANRI, Kempen No. 408). Permintaan Gubernur Moerdjani disanggupi oleh Residen Madiun. Namun kepindahan ini dibatalkan setelah diterima surat kawat dari Dewan Pertahanan Negara oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 10 Agustus 1947 Nomor 1118/21/p/47 yang menyebutkan bahwa “berhubung dengan penetapan terakhir Menteri Dalam Negeri tentang siasat pemerintahan yang menyebabkan paduka tuan harus tetap tinggal di Blitar, penempatan paduka tuan di Madiun dengan ini kami tarik kembali” (Sumber: ANRI, Kempen No. 408). Surat senada juga disampaikan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 10 Agustus 1947. Akhirnya Gubernur Moerdjani melalui suratnya kepada Komandan MBP Blitar dan Madiun tanggal 11 Agustus 1947, membatalkan kepindahan tersebut dan kepada Residen Madiun dikawatkan juga agar penyelenggaraan pemindahan dibatalkan.

Dengan demikian sepanjang revolusi perjuangan pusat pemerintahan Jawa Timur berada di Blitar. Pad a aksi Militer 11,21 Desember 1948, Kota Blitar dikuasai Belanda, sehingga Dr. Moerdjani dan wakil gubernur, Doel Arnowo, melanjutkan pemerintahan gerilya di lereng Gunung Wilis Peristiwa penting yang terjadi masa pemerintahan Dr. Moerdjani adalah pembentukan negara boneka di wilayah Jawa Timur oleh van der Plas, yaitu:

  1. Dibentuknya Negara Madura pada tanggal 23 Januari 1948 melalui sebuah pemilihan umum gaya kolonialis. Pembentukan Negara Madura secara de jure dikukuhkan melalui Keputusan Gubernur Hindia Belanda, H.J. van Mook, tanggal 20 Februari 1948 yang mengakui adanya Negara Madura dengan R.A.A. Cakraningrat sebagai Wali Negara.
  2. Dibentuknya Negara Jawa Timur pada tanggal 19 November 1948 melalui sebuah Konferensi yang diselenggarakan di Bondowoso. Konferensi yang berlangsung 16-19 November 1948 dihadiri oleh 75 orang Wakil dari Dewan-dewan Kabupaten yang diketuai oleh R.T.P. Akhmad Kusumonegoro, Bupati Banyuwangi. Sebagai Walinegara Negara Jawa Timur dipilih oleh R.T.P. Akhmad Kusumonegoro yang dilantik pada tanggal 3 Desember 1948 oleh Dr. Beel selaku wakil Tinggi Mahkota Negeri Belanda.
Usaha gencar Belanda untuk menguasai wilayah RI harus dibayar mahal dengan tertangkapnya Dr. Moerdjani dan wakilnya oleh patroli tentara Belanda di Lereng Gunung Wilis pada tanggal 24 Pebruari 1949 yang kemudian ditahan di Hotel Oranye, Surabaya. Dr. Moerdjani mengin struksikan bahwa selama berada di dalam tahanan, Residen Sudirman diminta untuk menjalankan pemerintahan dan tugas-tugas gubernur. Tetapi sebelum Residen Sudirman mendapat instruksi tersebut, ia telah meninggal karena sakit di Oesa Jonggos, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri (Kirab PDRI di Jawa Timur: 117). Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan pemerintahan, Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) mengangkat Residen Madiun, R. Samadikun, sebagai penjadi Pejabat Gubernur Jawa Timur (Kirab PDRI di Jawa Timur: 261)
 
 R. SAMADIKOEN
1949 – 1958

R. Samadikun lahir di Jombang pada tanggal 8 -3 -2562, sebagai putra dari Kusumowisastro, seorang pensiunan controleur di Jombang. Pendidikan yang pernah ditempuh adalah HIS di Jombang, kemudian dilanjutkan ke OSVIA di Blitar. Dan setelah menjadi pegawai, ia mendapat kesempatan melanjutkan pendidikannya ke Bestuurschoo/ di Batavia. Sebagai pegawai pemerintah R. Samadikun mengawali karier sebagai G.A.I.B yang diperbantukan pada controleur Lamongan. Setelah itu beliau berpindah-pindah tempat dengan jabatan yang berbeda, seperti Wedana Jaba Surabaya, Sekretaris Bupati Magetan, Asisten Wedono Dolopo, Madiun, Wedono Jebeng Ponorogo, dan kemudian Patih di Kediri. Di samping itu, suami dari Moebandi dan ayah dari 6 orang putra dan putri ini juga aktif di “Perkumpulan Sekolah Neutral”. Dalam perkumpulan ini Samadikun ditunjuk sebagai ketua. Perkumpulan ini membawahi beberapa jenis sekolah, seperti : HIS Bersubsidi, Vervo/gschoo/ Bersubsidi, Schake/schoo/, MULO, Frobe/schoo/, dll. R Samadikun yang sebelumnya merupakan Residen Madiun ditunjuk sebagai pejabat gubernur Jawa Timur menggantikan Dr. Moerdjani. Jabatan Gubernur sendiri baru diemban pasca kepnaguak kedaulatan, yaitu tahun 1950 (Tjuk, 1996: 35)

Pada masa kepemimpinan Samadikun banyak peristiwa penting terjadi
1. Setelah terjadi pengakuan kedaulatan terhadap RI oleh Belanda melalui Konperensi Meja Bundar tahun 1949, mengakui tiga persetujuan pokok, yaitu :

  1. Dibentuknya Negara Republik Indonesia Serikat,
  2. Penyerahan dari Pemerintah Belanda di Indonesia kepada pemerintah RIS,
  3. Pembentukan Uni antara RIS dan Kerajaan Belanda. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, maka sejak tanggal 27 Desember 1949 berdirilah Republik Indonesia Serikat. Negara RI menjada salah satu negara bagian dalam RIS. Dengan demikian ketujuh negara bagian dalam RIS meliputi: Negara RI, Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur, Negara Madura, Negara Pasundan, Negara Sumatera Selatan, dan Negara Jawa Timur. Sementara kesembilan satuan Kenegaraan meliputi Dayak Besar, Kalimantan Tenggara, Bangka, Belitung, Riau, Banjar, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Jawa Tengah.

Keinginan rakyat Jawa Timur agar Negara Jawa Timur dan Negara Madura dibubarkan dan dikembalikan kepada RI besar sekali. Desakan itu diwujudkan dalam banyak bentuk mosi dan resolusi agar negara bagian itu dibubarkan. Berdasarkan desakan rakyat, Pemerintah Negara Jawa Timur menyerahkan penyelenggaraan tugas pemerintahannya kepada Pemerintah RIS. Dengan Undang-undang Darurat No.1 tahun 1950, RIS menetapkan bahwa tugas itu diselenggarakan oleh Komisaris Pemerintah yang diangkat oleh Presiden RIS. Kemudian untuk memungkinkan pembubaran negara bagian, maka ditetapkan Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1950 tentang Tata cara perubahan susunan kenegaraan dari wilayah RIS.

Berdasarkan undang-undang ini maka negara bagian yang menginginkan bubar dapat dibubarkan oleh Presiden RIS dan wilayahnya digabungkan dengan Negara RI. Setelah berkonsultasi dengan Pemerintah RI dan RIS, akhirnya berdasarkan Keputusan Presiden No. 109 tahun 1950 Negara Jawa Timur dibubarkan dan Keputusan Presiden No. 110 tahun 1950 Negara Madura dibubarkan.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan tersebut, maka melalui Undang-undang No.2 tahun 1950 yang ditetapkan tanggal 3 Maret 1950 dan diundangkan tanggal 4 Maret 1950 dibentuk Provinsi Jawa Timur.

Undang-undang ini diberlakukan melalui Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1950 tanggal15 Agustus 1950. Dalam undang-undang ini cakupan wilayah Provinsi Jawa Timur tidak berubah, yaitu meliputi tujuh karesidenan. Akan tetapi pemerintah daerah karesidenan dihapus dan DPRD karesidenan dibubarkan. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur selanjutnya berkedudukan di Surabaya.

Hasil-hasil pembangunan masa Samadikun antara lain:

  1. Pembangunan Tugu Pahlawan yang peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tanggal1 0 Nopember 1951.
  2. Peresmian Pondok Pesantren Modern Gontor di Ponorogo pada tanggal28 Oktober 1951 oleh MenteriAgama KH. Wachid Hasyim.
  3. Pembukaan Laboratorium Kimia dari pendidikan B di Surabaya pada tanggal 23 Januari 1953.
  4. Pendirian Universitas Airlangga tanggal1 0 Nopember 1954
  5. Pembangunan pabrik Semen Gresik di tahun 1956
Berbagai industri juga berkembang seperti industri pabrik paku dan pabrik soda di Waru, pabrik kertas Asembagus di Situbondo, pabrik karung di Ngagel, pabrik korek api NV. Jamaika di Pasuruan, perusahaan tegel dan beton di Madiun.

 

 R.T.A. MILONO
1958 – 1959

Raden Tumenggung Ario Milono lahir di Pekalongan, Jawa Tengah tanggal 31 Maret 1896. la merupakan putra bangsawan bernama Pangeran Ario Notodirdjo, menikah dengan Raden Adjeng Sri Chajat yang lahir tanggal 3 Sangatsu 2504 (1904) dan memiliki anak bernama Raden Emile Moeljadi (1 Ichigatsu 1923 (2583) dan Raden Soedarsono Moeljono (13 Jugatsu 1924 (2584). RTA Milono menyelesaikan Sekolah Dasar (Lagere School) yang dikhususkan untuk putra bangsawan tinggi di Pekalongan dan lulus tahun 1910. Kemudian melanjutkan Sekolah OSVIA bagian 2 di Magelang, dan mendapatkan gelar diploma tahun 1917.

Setamat OSVIA, ia melanjutkan pendidikannya di Bestuurschool, Jakarta dan mendapatkan diploma pada tahun 1931. R. T.A. Milono mengawali kariernya sebagai Wedono di Slawi, Tegal tahun 2579. Beberapa sa at kemudian diangkat sebagai Mantri Polisi, Tegal tahun 2581; Mantri Polisi, Lebak Siu tahun 2588; Mantri Polisi Klas I, Brebes; Asisten Wedana Klas I di Brebes; Sekretaris Kabupaten klas I di Banyumas tahun 2590; dan semenjak tanggal1 0 Maret 1936, ia diangkat menjadi Bupati Pati, Jawa Tengah.

R.T.A. Milono kemudian diangkat menjadi Gubernur Jawa Timur menggantikan R. Samadikun. Pelantikannya dilakukan di Surabaya pada tanggal4 Agustus 1959. Pada masa kepemimpinannya RTA Milono banyak melanjutkan pembangunan pada masa Samadikun. Pembangunan industri yang terekam antara lain pengembangan pabrik keramik di Tulungagung; pabrik minyak kayu putih di Sukun, ponorogo; pabrik keramik di Malang; dan pengembangan rumah jagal hewan di Pegirikan Surabaya.

 

R. SOEWONDO RANOEWIDJOJO
1959 – 1963

 R. Soewondo Ranoewidjojo menjadi gubernur Jawa Timur Periode (1959 -1963) menggantikan RT Milono. Adapun timbang terima dan pelantikan dilakukan pada tanggal 3 Desember 1959 di Surabaya.

Beberapa arsip yang ditemukan sebagai bukti pemerintahan menunjukkan bahwa kondisi sosial politik dan keamanan di Jawa Timur sudah membaik. Kasus yang tampak banyak mencuat pada masa itu adalah penyelewengan dan dugaan korupsi yang dilakukan oleh beberapa pejabat pemerintah, baik di tingkat propinsi maupun daerah. Kasus korupsi nampaknya banyak bermunculan pad a masa pemerintahan R. Soewondo.

Diawali dengan dugaan penyelewengan uang tunjangan oleh Camat Donomulyo. Masalah ini akhirnya sampai ke Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (BAPEKAN) yang kemudian melakukan pemeriksaan intesif. Masalah serupa juga muncul di Kabupaten Sampang, Madura. Bupati Sampang dituduh menyelewengkan berbagai kebutuhan pokok, seperti beras, gula dan kain sehingga harga-harga kebutuhan tersebut melambung tinggi dan langka. Masalah ini terselesaikan berkat campur tangan gubernur Sowondo, Ketua BAPEKAN, Selo Soemardjan. Setelah mengadakan penelitian dan pemeriksaan secara langsung. Di samping itu di Sampang juga terdapat penyelewengan harga semen oleh Bupati Sampang. Beberapa instansi di daerah juga tak lepas dari pemeriksaan seperti BKIA, Pasar, pesanggrahan, jajasan, dll.

Berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 6 tahun 1959 dan Penetapan Presiden Nomor 5 tahun 1960, beliau diangkat menjadai Wakil Ketua DPRD Tingkat I Jawa Timur, yang pada sa at itu ketuanya adalah Mochamad Wijono.

Salah satu bentuk pembangunan yang monumental pada masa kepemimpinannya adalah pembangunan Stadion Tambaksari pada tahun 1960.
(Detailnya ada pada buku PROFIL GUBERNUR JAWA TIMUR MASA 1945 -1967)

 

MOCH. WIJONO
1963 – 1967

Mochamad Wijono dilantik menjadi Gubernur Jawa Timur periode (1963 -1967) menggantikan R Soewondo Ranoewidjojo. Serah terima jabatan dilakukan tanggal 31 Januari 1963 di Surabaya. R Wijono semula adalah Perwira AD dan pernah menjabat sebagai ketua DPRD tingkat I Jawa Timur (menurut Penetapan Presiden nomor 6 tahun 1959 dan Pen Pres nomor 5 tahun 1960), Pada masa pemerintahannya, dampak peristiwa G30S/PKI tahun 1965 di Jakarta cukup berpengaruh pada situasi keamanan di Jawa Timur.

Banyak aksi pemogokan yang terjadi baik dari lingkungan buruh swasta maupun instansi pemerintah. Namun situasi sosial politik dan keamanan negara kemudian semakin kondusif dan ini membuat pemerintahan Propinsi Jawa Timur mulai berjalan baik

Pada masa kepemimpinan Moch. Wijono, banyak produk hukum dihasilkan untuk kepentingan Propinsi Jawa Timur. Dalam bidang Kesehatan contohnya. RSU Dr. Soetomo diserahkan pengelolaannya pada pemerintah Daerah tingkat I Jawa Timur. Demikian pula dengan para pegawai di rumah sakit tersebut merupakan pegawai Propinsi yang dipekerjakan pada RSU Dr. Soetomo. Tidak hanya itu, pemerintah propinsi turut terlibat dalam menyerahkan berdirinya perusahaan daerah yang bergerak di bidang percetakan, makanan dan minuman, perabot rumah tangga, serta peru sahaan daerah jasa teknik dan instalasi Djasa Karya. Peraturan-peraturan daerah terse but dituang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Dalam situasi yang bisa dikatakan aman pada saat itu, ternyata membawa cerita tersendiri bagi kehidupan mahasiswa-mahasiswa di Surabaya. Meskipun tidak langsung berkenaan dengan Gubernur Wijono, tetapi revolusi mahasiswa Universitas Republika (Universitas Tujuh Belas Agustus sekarang) , ditujukan pada Walikota Surabaya, Murachman SH. Peristiwa ini terjadi karena ketersinggungan mahasiswa terhadap ucapan walikota ketika diadakan ikrar mahasiswa memperingati Sumpah Pemuda. (PROFIL GUBERNUR JAWA TIMUR MASA 1945 -1967)

Bangunan momunental yang berdiri semasa Wijono adalah Gelora Pancasila. Gedung yang dibangun tahun 1965 tersebut diresmikan tanggal 1 Juni 1966 oleh Gubernur Jawa Timur Moh.Wijono. Gedung ini sempat berganti nama menjadi Gelora Suharti, nama seorang atlet terjun payung asal Surabaya yang meninggal pada sa at berlaga di Lapangan Halim Perdana kusuma,Jakarta. Namun karena unsure histories nama gedung tersebut diganti lagi dengan Gelora Pantjasila sampai sekarang.

 

R P H M. NOER
1971 – 1976

Mohammad Noer dilahirkan di Sampang Madura, 13 Januari 1918. M. Noer putra ketujuh dari 12 anak pasangan Raden Aria Condropratikto dan Raden Ayu Siti Nursiah, dua-duanya keturunan bangsawan Madura. M. Noer menikahi Mas Ayu Siti Rachma, tahun 1941. Mereka dikaruniai empat putri dan empat putra. Putra Madura ini memulai karir pangreh prajanya tahun 1939, magang di Kantor Kabupaten Sumenep, begitu tamat dari MOSVIA Magelang. Sejak itu sampai menjadi gubernur, M. Noer mengabdikan dirinya sebagai pamong praia. la pernah menjadi anggota MPR dan DPA. Tahun 1976-1980, M. Noer mendapat tugas menjadi Duta Besar RI di Prancis.

Mohammad Noer Menjabat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur selama dua periode tahun 1967 -1976. Pada periode pertama menjabat gubernur mengedepankan tiga program kerja, pertama: meningkatkan kewibawaan dan martabat aparatur dikantor gubernuran, kedua: memupuk sikap kegotongroyongan, ketiga: Pembangunan ekonomi yang produktif serta tidak bersifat Mercu Suar dan berorientasi pada rakyat di daerah minus dan terisolasi. Dalam kepemimpinannya Mohammad Noer lebih banyak ke Daerah tingkat II untuk bertatap muka dengan rakyatnya.

Pada Repelita I mencanangkan program 3 P, yaitu Pendidikan, Pangan dan Perhubungan. Reputasi Gubernur Muhammad Noer memuncak sejak Propinsi Jawa -nmur dinyatakan sebagai Propinsi terbaik dalam melaksanakan pembangunan. selama REPELITA I. Oleh karena itu penghargaan Pemerintah Republik Indonesia diserahkan langsung Oleh Presiden Soeharto kepada Gubernur Mohammad Noer atas nama rakyat Jawa Timur menerima Parasamya Purnakarya Nugraha pada tanggal 21 Agustus 1974 di Surabaya..

R.P.M. Noer dikenal sebagai sesepuh masyarakat Jawa Timur. M. Noer selalu berpesan “bahwa masyarakat Jawa Timur adalah masyarakat yang dinamis, agresif dan memiliki karakteristik khusus. Agar diterima menjadi pimpinan di Propinsi Jawa Timur maka pemimpin harus mau melayani rakyat, tahu menempatkan diri serta mampu mengayomi rakyat.

Pemimpin juga harus mampu memberdayakan rakyat secara baik. Insya AIlah ia tidak mendapatkan masalah berarti, bahkan bisa memimpin Jawa Timur selama 2 periode seperti dirinya”. Bahkan hingga di usia lebih dari 90 tahun masih katif dalam berbagai kegiatan sosial, kemasyarakatan, ilmiah dan lain-lain. M. Noer tak pernah berhenti berpikir dan berkarya. Tujuan utamanya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pendidikan sumber daya manusia. Sebab, tujuan kemerdekaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, membuat wong cilik biso minggo kemuyu
 
 
SOENANDAR P
1976-1981 & 1981-1983
 

Mayor Jenderal TNI (Purn). Soenandar Prijosoedarmo ahir di Sidoarjo tahun 1924. Soenandar Prijosoedarmo merupakan Gubernur Jawa Timur ke 9 yang ditetapkan pada tanggal 26 Januari 1976. Jabatan Gubernur kedua ditetapkan pada tanggal 26 januari 1981 sampai dengan 26 Agustus 1983. la termasuk gubernur yang cukup berhasil memimpin Jawa Timur, hingga sampai menjabat dua periode.

Karier militernya dimulai ketika menjadi shodanco Peta. Paska Indonesia Merdeka kariernya terus meningkat hingga menjadi Pangdam XIII Merdeka tahun 1960-1966. Jabatan dalam pemerintahan dimulai ketika ia diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Depdagri tahun 1972 -1976. Pada tahun yang 1976 Sunandar P. dilantik menjadi Gubernur Jawa Timur menggantikan R.P. Mohammad Noer. Selama masa pemerintahannya. Banyak mengadakan kunjungan ke berbagai daerah di Jawa Timur.

Berbagai program kegiatan mendapat perhatian penuh dari Gubernur untuk membangun masyarakat Jawa.